INFO VIRUS CORONA

BNPT Koplak! Lebih Pilih Loker di BUMN Diberikan Kepada Eks Teroris daripada ke Orang Baik


PikiranSehat.com - Tidak bisa dipungkiri, meskipun pemerintahan Jokow-JK yang dilanjutkan oleh Jokowi-Ma’ruf sudah bersusah payah mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia, tapi angka tuna karya tersebut saat ini masih tetap saja tinggi.


Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, angka pengangguran di Indonesia sebanyak 7,05 juta orang. Lebih banyak sedikit dari jumlah penduduk Provinsi Riau, yakni 6,658 juta jiwa.

Pertanyaannya, apa saja dampaknya jika angka pengangguran tersebut tidak ditangani dengan baik?

Pertama, dapat menurunkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengangguran itu tidak menghasilkan uang atau jasa. Sehingga, semakin banyak yang tidak bekerja, maka Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan juga akan semakin menurun. Akibatnya, pendapatan perkapita turun dan pertumbuhan ekonomi juga ikut-ikutan turun.

Kedua, biaya sosial meningkat.

Ketika banyak pengangguran di suatu daerah tertentu, maka masyarakat maupun pemerintahan-nya terkadang harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti untuk membiayai pengobatan si penganggur tersebut, yang stres akibat terlalu lama tidak gajian.

Kemudian untuk membiayai pengobatan korban, akibat tindak kriminal, seperti, perampokan, penjambretan dan pembegalan yang dilakukan oleh pengangguran.

Termasuk juga untuk membiayai keamanan serta renovasi beberapa fasilitaas publik, tempat kerusuhan dan demonstrasi yang dilakukan oleh para penganggur, akibat kecemburuan sosial dan merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan mereka.

Dan ketiga, menurunnya aktivitas perekeonomian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia tidak seperti negara Estonia (yang menggaji pengangguran di negaranya sebesar Rp 1,8 juta perbulan), Prancis (yang memberi subsidi kepada penduduknya yang tidak bekerja mencapai angka Rp 106 juta perbulan) dan Irlandia, yang pengangguran di sana bisa mengajukan subsidi tanpa syarat ke pemerintah sebesar 188 Euro perminggu.

Di Indonesia tidak seperti itu, alias tidak menggaji penganggurannya sama sekali.

Jadi, bagi siapa yang berleha-leha di rumah, enggan meningkatkan skill atau kemampuan, siap-siap saja mengalami kanker, alias kantong kering.

Ketika tidak punya uang, tentu daya beli masyarakat turun. Akibatnya, pengusaha kembang-kempis untuk maju, karena produk mereka kurang laku di pasaran.

Bukan karena kualitaasnya jelek, melainkan karena masyarakat lagi nang hadong hepeng alias indak bapitih.

Kelanjutannya, agar perusahaan tersebut tidak kolaps, maka PHK terpaksa harus dilakukan secara perlahan. Inilah yang disebut dengan efek domino.

Selanjutnya, menurunnya penerimaan negara.

Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima oleh negara, berbanding lurus lho dengan banyaknya masyarakat yang bekerja dalam suatu negara.

Ketika di suatu negara lebih banyak penganggurannya daripada yang bekerja, maka sudah dipastikan PPh-nya akan sedikit.

Pertanyaannya, bagaimana pengangguran mau bayar pajak kalau untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri saja susahnya minta ampun?

Jadi fiks, pengangguran banyak banget dampak negtifnya, sementara dampak positifnya tidak ada sama sekali, persis seperti FPI, Ormas unfaedah. Kwkwkwk

Untuk itu-lah perlu dicarikan segera solusinya.

Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) justru sebaliknya.

Bukannya merekomendasikan agar para calon pekerja bebas dari paham radikalisme dan terorisme untuk bisa bekerja di BUMN, lembaga yang dipimpin oleh Suhardi Alius itu malah menyebut, BNPT kemungkinan membuka peluang kerjasama dengan BUMN untuk mempekerjakan mantan napi teroris.

Suhardi menyebut eks napi teroris juga akan dipekerjakan di sektor swasta.

Kalau di sektor swasta bolehlah mereka bekerja. Walaupun kita tetap saja cemas, mereka akan kembali mengulangi perbuatannya. Tapi, para eks teroris yang dipekerjakan di BUMN itu yang mengerikan.

Bagaimana tidak, BUMN itu adalah milik negara. Ketika ada mantan napi teroris masuk ke dalamnya, maka itu sama saja dengan negara membuka pikiran para teroris yang belum tertangkap untuk segera melakukan aksinya.

Karena, kalaupun mereka melakukan aksi teror, kemudian ditangkap oleh Densus 88, gak akan takut pasca keluar dari penjara jadi pengangguran, oleh sebab perusahaan plat merah sudah menunggunya.

Belum lagi, ketika eks terorisme masuk ke dalam sistem negara. Peluangnya untuk mengetahui rahasia negara dan mengkudeta pemerintah pusat sangatlah besar.

Karena, jelas, yang paling sulit dicari di dalam kehidupan ini adalah musuh dalam selimut.

Selain itu, ketika eks napi teroris masuk ke kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir tersebut, maka peluang bagi orang baik-baik yang setia dan taat kepada Pancasila untuk berkarir di tempat yang sama jadi berkurang.

Karena, gak adil juga kalau orang baik-baik mesti mengurus SKCK ke kepolisian untuk bisa bekerja menjadi pengabdi negara. Sementara, mereka yang sudah dipastikan tidak akan bisa punya SKCK (eks teroris) itu difasilitasi negara untuk masuk ke BUMN.

Sumber :

https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/dampak-dan-faktor-penyebab-terjadinya-pengangguran/

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3019030/pengangguran-di-6-negara-ini-tetap-digaji-anda-tertarik

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200210052719-20-473100/bnpt-buka-peluang-pekerjakan-eks-napi-terorisme-di-bumn

https://seword.com/umum/bnpt-koplak-lebih-pilih-loker-di-bumn-diberikan-nRBHq0IeBE