INFO VIRUS CORONA

Jokowi Boleh Menang di Infrastruktur, Tapi Soal Minoritas Kalah Dari Gus Dur

Pak Gus Dur Dan Pak Jokowi

PikiranSehat.com
Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk pada kenyataan, asal yakin di jalan yang benar” -Kh. Abdurrahman Wahid

Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri ! Jokowi banyak membangun hingga ke pelosok-pelosok negeri, sehingga layak dijuluki “Bapak Infrastruktur Indonesia”. Namun, yang luput dari perhatiannya adalah nasib dan hak minoritas. Jokowi belum bisa berbuat banyak membela mereka yang tertindas, didiskriminasi dan dipersekusi.


Sebaliknya, Gus Dur layak dijuluki “Bapak Pembela Kaum Minoritas.” Meski masa pemerintahannya cukup singkat, Gus Dur menorehkan tinta emas dalam upayanya untuk membela hak-hak kaum minoritas. Maka wajarlah sebagian kalangan merindukan sosok Gus Dur. Mana bukti bahwa Gus Dur membela hak-hak minoritas ? Saya akan coba rinci pencapaian Gus Dur tentang poin ini.

Pertama, hak-hak WNI keturunan Tionghoa. Sudah bukan rahasia umum, diskriminasi terhadap etnis keturunan Tionghoa sudah merentang lama, dari semenjak masa kolonial hingga masa Orde Baru. Terlebih di masa Orde Baru (orba). Selama 32 tahun masa Orba, WNI keturunan Tionghoa mendapat perlakuan diskriminasi dari negara.

Dilansir dari kumparan.com, rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Indonesia diragukan. Sehingga, keluarlah kebijakan yang amat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina baik. Selain itu juga dikeluarkan Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia.

Selama masa Orde Baru masyarakat Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri seperti kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang.

Di sisi lain, dengan keadaan yang serba terjepit, etnis keturunan Tionghoa justru maju dalam segi perekonomian. Mereka hampir menguasai hampir seluruh lini perekonomian Indonesia, dan pada gilirannya menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan ini lama kelamaan menjadi sentimen terhadap etnis dan ras mereka. Puncaknya, pada kerusuhan Mei 1998, mereka kembali menjadi kambing hitam. Perkosaan, penjarahan dan pembunuhan terhadap warga keturunan Tionghoa merebak luas di Ibukota.

Selepas reformasi dan Gus Dur naik jadi Presiden, langkah luar biasa yang dilakukannya adalah menghilangkan diskriminasi ini. Sebelum menjabat sebagai Presiden, yakni beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, Gus Dur (yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum PBNU) menyerukan kepada keturunan China yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. Dan kepada warga pribumi, Gus Dur menghimbau agar mau menerima dan membaur dengan warga keturunan Tionghoa tersebut.

Perjuangan Gus Dur membela minoritas Tionghoa semakin tegas ketika Ia menjadi Presiden Republik Indonesia keempat yang diwujudkannya memalui berbagai kebijakan, Inpres No. 14 tahun 1967 yang kemudian dilanjutkan oleh Megawati dengan penetapan Imlek sebagai hari libur Nasional melalui Kepres No. 19 tahun 2002 (nu.or.id)

Di saat kebencian terhadap etnis Tionghoa belum padam sepenuhnya, Gus Dur malah mengajak bangsa Indonesia mewujudkan rekonsiliasi dengan Cina. Bukan semata-mata karena ia sendiri keturunan Cina, tapi Gus Dur melihat pada masa-masa mendatang Cina sebagai suatu jaringan (guanxi) perlu dirangkul untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang baru saja dilanda krisis hebat.

Gus Dur pun menginginkan agar etnis Tionghoa sejajar dengan etnis lain yang ada di Nusantara, misal etnis Arab, etnis India, etnis Jawa, Sunda dan lainnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengistimewaan, semuanya sejajar, mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara yang sah.

Kedua, Gus Dur merangkul Papua. Selama Orde Baru, posisi Papua seakan-akan “dianaktirikan.”Nasib rakyat Papua sendiri terpuruk, berbanding terbalik dengan kekayaan alamnya yang terus menerus dikeruk. Apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menangani Papua saat jadi presiden ke-4 RI kerap dipuji banyak pihak bahkan warga Papua sendiri. Pada masa kepemimpinannya, tak ada gejolak berarti di bumi cenderawasih.

Meskipun masa kepemimpinannya sangat singkat, Gus Dur meninggalkan bekas mendalam bagi orang Papua. Dua bulan selepas dilantik atau tepatnya 30 Desember 1999 Gus Dur berkunjung ke Papua, ketika itu disebut Irian Jaya. Terjadi dialog yang intens antara Gus Dur dengan perwakilan rakyat Papua. Dialog dilakukan secara terbuka, sebuah hal yang tidak pernah dilakukan antara Presiden dengan rakyatnya. Apalagi suasana belum kondusif terkait aspirasi sebagian kalangan agar Irian terpisah dari NKRI.

Setelah semua pendapat diungkapkan baru Gus Dur merespons. Dalam salah satu responsnya Gus Dur bahkan mengubah nama Irian Jaya jadi Papua. "Saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasannya? Pertama, nama Irian itu jelek. Kata itu berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang (Urryan). Dulu ketika orang-orang Arab datang ke pulau ini menemukan masyarakatnya masih telanjang, sehingga disebut Irian," ujar Gus Dur kala itu.

Gus Dur lalu melanjutkan, "Kedua, dalam tradisi orang Jawa kalau punya anak sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya sembuh. Biasanya sih namanya Slamet. Tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua." ujar Gus Dur menambahkan. Gus Dur pun melunak, dan memperbolehkan rakyat Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, sebagai identitas kultural masyarakat Papua.

Ketiga, pembelannya terhadp kelompok-kelompok minoritas. Pembelaannya terhadap Ahmadiyah dan Syiah cukup menonjol. Seperti kita ketahui, pada 2005, MUI mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI). Selepas fatwa tersebut, gelombang persekusi, perusakan dan pembakaran masjid milik Ahmadiyah terjadi di beberapa daerah. Di NTB, ratusan anggota Ahmadiyah terpaksa mengungsi hingga kini.

Ketika para pemimpin lain malah membela kelompok-kelompok intoleran karena takut kehilangan jabatan atau dukungan (pragmatis), satu-satunya pemimpin yang konsisten dan tegas membela Ahmadiyah, ya hanya Gus Dur.

Dalam soal Ahmadiyah, pendirian Gus Dur jelas dan tuntas. “Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti nggak ngerti terserah!” Pernyataan itu dilontarkannya ketika kelompok ini diserang Front Pembela Islam (FPI) dan muncul desakan agar Ahmadiyah dibubarkan. Pada kesempatan lain, Gus Dur menawarkan kepada kelompok Ahmadiyah berlindung di Ciganjur, lingkungan kediamannya, jika pemerintah dianggap tak lagi bisa melindungi mereka. Di hadapan ratusan anggota Anshor, sayap kepemudaan NU, Gus Dur juga sempat berpesan untuk melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

Terhadap Syiah, sikap Gus Dur serupa. Syiah adalah kelompok dalam Islam yang usianya hampir seusia dengan agama Islam itu sendiri. Artinya, sejarah Islam tidak bisa dilepaskan dari sepak terjang kelompok Syiah. Menihilkan peran Syiah dalam Islam, berarti mengecilkan peran sebuah kelompok yang sudah memberikan kontribusi dalam sejarah Islam. Soal perbedaan adalah hal lumrah. Jangankan dengan Syiah, Sunni pun tidak bisa dilihat sebagai sebuah entitas tunggal.

Maka, jika Gus Dur mengatakan bahwa “NU adalah Syiah tanpa Imamah, sedangkan Syiah adalah NU dengan Imamah," bukanlah hal yang aneh. Ucapan guru bangsa itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman beliau yang dalam sekaitan sejarah dan peradaban Islam. Terutama menilik tinggalan sejarah dan budaya yang ada di nusantara.

Tidak semua kiprah Gus Dur dapat dituliskan dalam artikel yang terbatas ini. Penulis hanya mengetengahkan sebuah perbandingan, pembangunan fisik tanpa disertai pembangunan ruhani, maka nilainya akan nol besar. Apa yang dilakukan Jokowi tentu kita apresiasi. Jokowi mengejar ketertinggalan kita dalam segi infrastruktur. Tapi, jangan lupakan juga nasib kaum minoritas. Apa yang dilakukan Gus Dur dapat menjadi contoh dan suri tauladan, bagaimana seharusnya merawat kebhinekaan dan merangkul kelompok minoritas. Mereka juga warga negara Indonesia yang sah !

Sumber :
https://seword.com/politik/jokowi-boleh-menang-di-infrastruktur-tapi-soal-k7AgJLawwq

Referensi :

https://kumparan.com/potongan-nostalgia/diskriminasi-etnis-tionghoa-dari-orde-lama-sampai-orde-baru

https://www.nu.or.id/post/read/39141/membaca-gus-dur-tionghoa-dan-indonesia

https://www.merdeka.com/peristiwa/perjuangan-gus-dur-untuk-etnis-tionghoa.html

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190822201320-20-423926/mengungkap-cara-gus-dur-merangkul-dan-dicintai-warga-papua

https://indoprogress.com/2011/03/gus-dur-dan-pembelaan-terhadap-ahmadiyah/