INFO VIRUS CORONA

Jokowi dan PDIP Salah Perhitungan, Identitas Oposisi Kian Abu-abu

Pak Jokowi Dan Pak Prabowo

PikiranSehat.comSemula, saya berpikir di periode kedua ini Presiden Jokowi akan lebih berpengalaman. Lebih mudah untuk membentuk tim internal yang solid dibanding 2014. Apalagi kedok KPK sudah terbuka jelas, sehingga tak perlu lagi melibatkan institusi tukang nakut-nakutin calon menteri dan deal-deal lainnya.

Ketika seluruh pimpinan DPR berhasil dikuasai oleh partai koalisi, dipimpin oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan, kita jadi lebih optimis bahwa di periode kedua ini goncangan dan gangguan dari DPR tak akan sekeras di periode pertama. Dulu kita punya duo F yang frekuensi cerewetnya sudah lebih mengganggu dari upin ipin.

Masuknya Prabowo ke dalam susunan kabinet pun dianggap akan menghentikan sebagian suara bising. Menghindari perdebatan tak perlu dan klarifikasi yang kadang menguras emosi.

Secara hitung-hitungan di atas kertas, kekuatan koalisi pemerintahan Jokowi Amin sangat kuat. Seolah semua permasalahan di negeri ini akan lebih mudah diatasi dengan komposisi yang sekarang. DPR MPR dikuasai partai koalisi, Gerindra pun masuk koalisi.

Jokowi juga nampak tak mau membuat celah sedikitpun. Sehingga saat Budi Ari relawan Projo ngambek dan mengancam pembubaran, dengan cepat Presiden menawarkannya posisi Wamen. Harapannya semua akan solid, dari partai, legislatif hingga relawan.

Tapi sekali lagi, itu hanya hitung-hitungan di atas kertas.

Politik memiliki rumus berbeda. Ketika DPR sudah dikuasai, dan Prabowo dikunci sebagai menteri, serangan justru menjadi lebih kreatif dan tak terduga.

Titik lemah kepemimpinan Jokowi adalah intoleransi atau semakin solidnya kelompok radikal. Ini karena Presiden tak mau kompromi, dengan mencabut dana bansos untuk ormas dan membubarkan HTI, ormas radikal terbesar di Indonesia selama ini.


Titik lemah ini kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa oleh kubu oposisi. Ketika Prabowo tak mampu bermanuver, dan suara Fadli Zon sudah tak senyaring saat masih menjadi pimpinan DPR, serangan intoleransi justru muncul dari daerah-daerah oposisi.

Gereja di Pangkal Pinang dipermasalahkan hanya karena alasan tak punya IMB. Lebih dari itu gereja tersebut diusulkan untuk jadi cagar budaya, bahasa lainnya tidak dipakai lagi untuk beribadah. Ini menambah duka ummat Kristen yang selama ini selalu dipersulit proses pendirian rumah ibadahnya.

Cerita provokasi berbasis SARA pun berlanjut, semisal berita masjid di Minahasa dirusak. Berita masjid tersebut terlanjur viral dibicarakan. Media kemudian mengoreksi menjadi musala (bukan masjid lagi). Belakangan keterangan dari Polda setempat menyebutkan, bahwa tempat tersebut adalah balai pertemuan. Bukan musala apalagi masjid. Tapi peduli apa? Menteri Agama tampil sebagai pahlawan yang kemudian mengurusi ijin IMB nya dan tetap menyebutnya sebagai musala.

Dirjen Bimas Katolik yang dijabat oleh seorang muslim juga sebenarnya hanya drama. Itu disengaja untuk menciptakan isu negatif dan menuai penolakan. Tujuannya sama, pembusukan terhadap pemerintahan Jokowi dari dalam, dari Kementerian Agama.

Ditambah dengan isu penampungan teroris ISIS yang juga dimunculkan oleh Menteri Agama kita, sampai-sampai Presiden harus melakukan rapat terbatas hanya untuk menolak wacana tersebut. Polanya sama. Dan tentu saja bukan sebuah kebetulan kalau semua provokasi SARA belakangan ini muncul dari lingkungan Kementerian Agama.

Rakyat Sumut juga tiba-tiba diganggu dengan wacana pemusnahan babi. Padahal bagi warga di sana, babi sudah menjadi makanan sehari-hari, tradisi. Mustahil kalau pernyataan seorang Gubernur Sumut tak mempertimbangkan kondisi atau kearifan lokal. Sehingga kita patut menduga ada unsur kesengajaan.

Di kelompok relawan, yang sudah mendapat posisi akan sibuk dengan posisinya, berupaya meningkatkan level atau karirnya. Misal dari komisaris menjadi dirut, lanjut ke calon menteri selanjutnya.

Sementara kelompok relawan yang tak mendapat posisi sedang bergerilya menagih janji politik para elite semasa kampanye. Sebagian kecil lainnya yang memang tak memikirkan posisi atau imbalan, harus berjuang sendiri. Dan kalau berani mengkritik pemerintah, dianggap sakit hati karena tak ditawari posisi.

Jika dulu lawan kita adalah pimpinan DPR dan Prabowo, kini lawan kita tak teridentifikasi dengan jelas. Karena semua pihak bisa tiba-tiba melakukan manuver demi jenjang karir politiknya masing-masing.

Saya meyakini bahwa semua isu ini direncanakan. Letupan-letupannya terlalu ketara kalau mau dianggap kebetulan. Hanya saja, tentu tak akan ada yang bisa membuktikan bahwa ini memang diarahkan.

Kondisi ini menurut saya lebih buruk dari awal 2014 lalu. Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan nampak salah langkah dan salah membuat perhitungan. Saya sangat meyakini kini konsolidasi internal sedang berusaha diperbaiki. Kita doakan saja semoga segera selesai dan kita kembali berfokus pada cita-cita Indonesia Maju.

Sumber:
https://seword.com/politik/jokowi-dan-pdip-salah-perhitungan-identitas-oThkEcts5b