INFO VIRUS CORONA

Corona Bikin PHK Hantui Ekonomi RI, Apa Langkah Pemerintah?

Foto: infografis/ mengenal program kartu pra kerja/Aristya Rahadian Krisabella

Jakarta, Pikiran Sehat Indonesia -
Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan program Kartu Pra Kerja. Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam memitigasi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tengah adanya wabah virus covid-19 atau virus corona.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah mulai melihat adanya wabah covid-19 atau virus corona di Indonesia, membuat beberapa sektor melakukan PHK.

"Dampak covid-19 di beberapa sektor [industri] sudah mulai ada PHK. Sehingga kami harus carikan solusi bagi teman-teman yang kerja kena PHK," kata Susiwijono di kantornya, Selasa (17/3/2020).
Sampai saat ini, Susiwijono masih melakukan koordinasi dengan masing-masing otoritas, untuk mendata, industri mana saja yang paling banyak melakukan PHK.

"Teman-teman di masing-masing K/L dan sektornya pembinanya sudah mendata masing-masing. Kami akan menunggu laporannya untuk kita rumuskan bersama-sama. Policy-nya seperti apa, supaya komprehensif di dalam mengambil stimulus kebijakannya," kata Susi.

Solusi tercepatnya, dalam mengantisipasi PHK ini, kata Susiwijono salah satunya adalah dengan mempercepat implementasi program kartu pra kerja.

Rencananya kartu program pra kerja baru akan berjalan pada 1 April 2020, kemudian dipercepat pada akhir Maret 2020, tapi kemudian program kartu pra kerja akan dijalankan pada minggu ini atau tepatnya pada 20 Maret 2020.

"Jadi mudah-mudahan, Jumat [20 Maret 2020] akan kita implementasikan soft launching dari program kartu pra-kerja. Hari ini kita akan proses PMO-nya (Project Management Office) siapa saja dan kita tetapkan hari ini," tutur Susi.

Foto infografis mengenal program kartu pra kerjaAristya Rahadian Krisabella

Untuk launching pertama kali ini, pemerintah akan fokus pada tiga daerah yang terdampak langsung virus corona. Di mana, banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK. Di antaranya Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.

Susi mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan 9 digital platform untuk mengimplementasikannya.

"Nanti kita lihat di 3 daerah itu, karena kita harus kerja sama dengan balai latihan yang ada di sana," ujarnya.

Setelah tiga daerah tersebut, pemerintah nantinya akan memperluas soft launching ke tiga daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI jakarta. Sedangkan untuk implementasi secara nasional akan dilakukan pada Agustus 2020. (CNBC)