INFO VIRUS CORONA

Populer: Erick Thohir Rombak Direksi KAI hingga Pelanggan PLN Kaget Tagihan Naik

Erick Thohir konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan
PikiranSehat.com - Sejumlah hal menjadi perhatian masyarakat di tengah pandemi virus corona. Setidaknya dalam sehari kemarin, berita yang banyak dibaca di antaranya perombakan direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga pelanggan PLN yang kaget kenaikan tarif listrik.
Baca juga:Bilang Membunuh Anjing Halal kalau Berbahaya, Perempuan Ini Panen Kecaman
Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan rangkum tiga berita populer ekonomi bisnis:

Erick Thohir Rombak Direksi KAI 
Menteri BUMN Erick Thohir  jalan kaki menuju kantornya usai bertandang ke Balaikota DKI Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir kembali membuat gebrakan. Kali ini, ia merombak direksi KAI.
Perombakan tersebut dilakukan di masa pembatasan transportasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020.

Perombakan tersebut tertuang dalam SK-142/MBU/05/2020 tentang pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota direksi KAI.

Ada empat direksi KAI yang diganti, yaitu Direktur Utama Edi Sukmoro, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha Amrozi Hamidi, Direktur Niaga Dody Budiawan, dan Direktur SDM dan Umum Perusahaan R Ruli Adi.

Anggota Dewan Komisaris PT KAI Riza Primadi membenarkan perombakan tersebut.
"Iya betul, perombakan di jajaran direksi. Dewan komisaris masih tetap," katanya kepada kumparan, Jumat (8/5).


BPK Temukan Masalah Bansos, Negara Potensi Rugi Rp 843 M
Ilustrasi BPK RI (Badan Pemeriksaan keuangan). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

BPK menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran bansos si pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Hal ini berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos selama 2018 hingga kuartal III 2019.

Pemeriksaan juga dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) hingga instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

"Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah data TNP2K 2014. Pemutakhiran STKS ini diserahkan kepada masing-masing Pemda yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya. Seharusnya dilakukan setiap enam bulan," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi dalam Twitternya seperti dikutip kumparan, Jumat (8/5).

Dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 kabupaten yang tertib melakukan pembaharuan data per enam bulan. Achsanul menyebut, sisanya masih menggunakan data yang ada sebelumnya.
"Dan dominan unsur politik di daerah," katanya.

Achsanul melanjutkan, akibat tidak adanya pembaharuan data, akhirnya penerima bansos menjadi tidak tepat sasaran. Ada 20 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos. Di antaranya, pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos.

Kemensos dinilai memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pemda. Selain itu, Kemensos juga belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program bansos menjadi kurang andal dan akurat," tulis laporan IHPS II 2019 BPK.

Lebih lanjut, penggunaan DTKS juga belum dapat meminimalisasi permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi pada penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Akibat hal-hal tersebut, terjadi kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp 843,7 miliar.

Secara rinci, sebanyak 891.990 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT, dengan sisa saldo sebesar Rp 449,9 miliar. Selanjutnya, saldo realisasi BPNT yang tidak dipergunakan oleh 387.936 KPM sebesar Rp 311,04 miliar.

Realisasi bansos PKH atas 330.703 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp 82,8 miliar.

Meski demikian, Achsanul menjelaskan, sebagian potensi kerugian negara tersebut sudah dikembalikan ke kas negara.

Curhat Pelanggan PLN Kaget Tagihan Melonjak 5 Kali Lipat
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi 

Masyarakat dibuat terkejut lonjakan tagihan listrik PLN di tengah pandemi virus corona. Keluhan masyarakat sempat menggema di media sosial pada awal bulan ini. Kenaikan yang tidak wajar itu dialami pelanggan listrik pascabayar.

Salah satu pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik tak wajar itu adalah Ivan Hermawan. Tagihan tarif listrik pascabayar PLN di rumahnya per April 2020 lalu melonjak sampai nyaris lima kali lipat dari normal.

Jika biasanya, ia merogoh kocek sekitar Rp 300 hingga Rp 400 ribuan, bulan lalu ia mesti mengelus dada akibat tagihan listriknya meroket jadi Rp 1,5 juta dengan pemakaian listrik di rumahnya tercatat sebesar 969 kwh.

Pekerja swasta yang berusia 33 tahun dan bergelut di bidang IT itu mafhum. Kebijakan kerja dari rumah (WFH) memang sudah ia prediksi bakal menjadikan tagihan listriknya melonjak, namun ia tak menyangka bakal sebesar itu.

“Kalau gara-gara WFH katanya hanya 30 persen dari biasanya, paling habisnya 300 kwh, jadi (saya prediksi) Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu paling tinggi," ujar Ivan kepada kumparan, Jumat (8/5).
Lelaki berdomisili di Kranji, Bekasi Barat itu, kemudian melayangkan komplain ke PLN. Namun, pihak PLN mengatakan aduan baru bisa diproses setelah pelanggan membayar tagihan.

Tak ada pilihan, Ivan pun kemudian membayar tagihan itu. Pasalnya, ia teramat membutuhkan listrik agar bisa tetap bekerja dan beraktivitas sehari-hari bersama istrinya yang juga tengah merawat seorang bayi.

"Karena kerjaan di rumah dan butuh banget listrik saya langsung bayar. Saya langsung bikin komplain, langsung diterima. Tetangga ada (juga) yang enggak mau bayar dulu," kata dia.
Setelah mengadu itu, Ivan pun mendapatkan keterangan jika PLN ternyata menerapkan sistem tagihan pada tiga bulan rata-rata sebelumnya. Namun, menurut perhitungannya jika pun diambil rata-rata pertiga bulan harusnya masih tak sampai Rp 1,5 juta.

Lagi pula, menurutnya ia tak menambah beban tambahan alat-alat elektronik apa pun selama ini. Di rumahnya tetap ada, sebuah kulkas dan televisi, dua AC yang sudah diatur sedemikian rupa agar tak banyak daya hingga lampu di rumahnya yang sudah memakai LED.

Sementara soal sisa tagihan akhir Maret yang kata pihak PLN dibebankan pada bulan berikutnya pun, Ivan berkeyakinan jumlahnya paling banter harusnya hanya akan sampai Rp 1 juta maksimal.
"Karena meter di akhir Maret (2020), 232 Kwh rata-rata, mereka bisa menagihkan selisihnya. Itu kurang logis (sebab tagihan April dengan pemakaian sampai 969 kwh)," terang dia.