INFO VIRUS CORONA

SEKOLAH DI MEDAN INI WAJIBKAN SISWA BAYAR SPP HINGGA JUNI ATAU TIDAK BOLEH IKUT UJIAN

Ilustrasi UANG SEKOLAH

PikiranSehat.com - Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19 selayaknya diimbangi dengan saling gotong royong. Meski tidak bisa menyumbangkan materi, setidaknya bisa mengurangi beban ekonomi warga.

Namun hal itu ternyata tidak berlaku di SMA Swasta Pertiwi Medan. Padahal sekolah tersebut milik Pemko Medan. Dan sekarang Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Yayasan Perguruan Pertiwi dipegang Hj. Nurul Khairani Lubis Akhyar.

Dalam selebaran yang dibagian pihak SMA Swasta Pertiwi, selain uang SPP, siswa juga diharuskan membayar uang ujian. Dan jika tidak melunasinya, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian online.
Baca juga:Viral Kursi 'Jaga Jarak' Dikira Rusak, Warga Malah Duduk Berhimpitan
Salah seorang orangtua siswa, Ferry (38) mengeluhkan peraturan tersebut kepada Posmetro-Medan.com, Kamis (14/05/2020). Ia juga pernah meminta keringanan kepada pihak sekolah, namun hingga saat ini belum ditanggapi.

"Bulan April kemarin, saya sudah membayarkan uang SPP hingga Mei. Namun sekarang keluar lagi pemberitahuan agar melunasi hingga Juni, ditambah uang ujian sebesar Rp50ribu. Jadi saya harus membayar Rp400ribu," katanya.

"Saya sudah meminta keringanan ke pihak sekolah, namun beluh ada tanggapan. Ujian bakal dibuat online, mengapa harus dikutip biaya lagi," sambung ayah tiga anak tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPRD Medan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim SE menghimbau agar pihak sekolah swasta mengambil kebijakan untuk meringankan beban ekonomi orangtua murid. Kebijakan uang sekolah harus diklasifikasi, seperti pengurangan sampai mengratiskan kepada murid yang orangtuanya paling terdampak corona.

Menurut dia, selama sekolah diliburkan, biaya operasional sekolah sangat jauh berkurang. Seperti biaya air, listrik, telepon, pembelian alat tulis kantor, pengeluaran anggaran untuk bahan bakar minyak dan pengeluaran lainnya sangat berkurang.

 “Makanya, berkurangnya pengeluaran sekolah harus bisa dikompensasikan dengan mengurangi urang sekolah dan menggratiskan uang administrasi. Saya rasa uang adimistrasi ini harus doigratiskan untuk sementara, ini akan sangat membantu keuangan orangtua murid,” tuturnya.(red)