INFO VIRUS CORONA

Wan Riza … Luapan Air Sungai Memangnya Bisa Milih Nerjang Orang Kaya atau Orang Miskin?


PikiranSehat.com -
Membaca berita berseliweran mengenai rencana Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan bangunan di bantaran sungai sebagai langkah penanggulangan banjir, terus terang saya merespons dengan biasa saja. Adanya kata “AKAN” menjadi alasan pertama saya, karena saya masih menanti kelanjutan dari kata yang berarti masih dalam tahap perencanaan itu.

Lantas, jika melihat rekam jejak selama 3 tahun terakhir dalam penanganan banjir di DKI Jakarta, saya kok tidak yakin kata “akan” yang dimaksud tadi mengarah pada sesuatu yang positif dan memberi harapan. Saya bahkan justru bertanya-tanya:

“Kelucuan atau keanehan macam apa lagi yang akan kita baca, dengar, atau lihat setelah ini mengenai rencana penggusuran bangunan ini?”

Dugaan saya terbukti. Setelah laman Kompas.com pada 20 Oktober 2020 lalu memberitakan begini …

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/12563591/pemprov-dki-akan-bongkar-rumah-yang-dibangun-di-bantaran-sungai

… selang dua hari laman Kompas.com memunculkan berita mengenai pernyataan Wagub DKI Jakarta, Ahmad RiZA Patria—izinkan saya sebut selanjutnya dengan “Wan Riza”—yang berkata bahwa fokus dari Pemprov DKI Jakarta bukanlah membongkar semua rumah atau bangunan yang ada di sekitar bantaran sungai, melainkan hanya fokus pada perumahan yang dibangun di bantaran sungai.

Baca juga : SIAP-SIAP... IMUNISASI COVID-19 DI SUMUT DIMULAI BULAN DEPAN

Begini pernyataan “Wan Riza” seperti dilansir Kompas.com, yang seakan meneguhkan dugaan saya bahwa statement yang akan muncul tak lebih dari suatu kelucuan atau hal yang membingungkan.

"Perlu kami jelaskan, yang saya maksud ditertibkan itu adalah kasus banjir di Ciganjur, minggu lalu ya, kurang lebih 10 hari lalu itu terjadi karena ada perumahan yang batasnya rumahnya, bahkan pagarnya itu persis di ujung sungai atau bantaran kali. Ini pengusaha, ini orang yang berkecukupan, kok bangun rumah di pinggir sungai atau kali bantaran. Nah, ini yang menurut kami harus ditertibkan. Jadi bukan rumah-rumah masyarakat,"

Silakan artikan sendiri perkataan di atas. Namun, saya membacanya sebagai, pertama, tindakan reaktif atas peristiwa ambrolnya turap dari perumahan Melati Residence di Jalan Damai 2 RT04/RW 012 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan … yang memicu terjadinya longsor dan banjir pada 10 Oktober 2020 lalu.

Jika itu alasan utamanya, maka seandainya tidak ada peristiwa yang menyebabkan korban jiwa itu, apakah berarti Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan penerbitan bangunan di sekitar bantaran sungai? Silakan terka sendiri jawabannya.

Hal yang kedua, terkait bagian dari pernyataan “bukan rumah-rumah masyarakat” (yang harus ditertibkan), berarti Pemprov DKI Jakarta saya anggap tidak berniat menyelesaikan masalah bangunan di bantaran sungai. Apa pula maksudnya coba, kalau “Wan Riza” berkata seperti tadi, t’rus dilanjutkan dengan:

”… seharusnya tidak boleh ada bangunan persis di pinggir kali, apalagi ini perumahan. Beda sama rakyat yang enggak punya uang, enggak bisa beli tanah, yang terpaksa tinggal di bantaran sungai, itu beda.”

Logikanya di mana … kok membeda-bedakan bangunan seperti itu? Lagipula, pembangunan perumahan, sekalipun tak jauh atau di atas sungai, tentu sudah mempertimbangkan segala sesuatunya agar ketika perumahan sudah berdiri, tanah di sekitarnya tidak tergerus oleh air yang bisa menyebabkan turap menjadi ambrol atau tanahnya longsor. Kecuali kalau selama pembangunan terjadi kelalaian dari pihak pengembang, itu lain perkara!

Baca juga : Irma Nasdem: Kalau Anda Tidak Akui Pemerintahan Ini Silakan ke Luar Negeri

Sejauh yang saya ketahui, juga mencermati bangunan perumahan di sekitar Kali Code misalnya, justru relatif lebih aman daripada bangunan yang terletak persis di pinggir sungai, milik siapapun itu tanpa pandang bulu. Mau orang kaya, orang (maaf) miskin, pekerja kantoran atau buruh bangunan, tukang ojek pengkolan atau ojek online, kalau rumahnya di bantaran sungai … semua memiliki risiko yang sama, keles!

Oh, saya menngerti … mungkin “Wan Riza” pernah melihat aliran air sungai (baca: banjir) yang bisa membedakan apakah si pemilik rumah dari golongan ekonomi menengah ke atas, menengah ke bawah? Apakah sesat sebelum menghantam pondasi atau tembok rumah, aliran air itu lantas memiliki sensor tertentu, lalu ketika terdeteksi penghuni rumahnya “masyarakat biasa”, lantas segera kumpulan air segera berbelok … naik sedikit sambil belak-belok, lalu menghantam perumahan yang misalnya berada dalam radius 20-50 meter di atasnya. Sakti bener tuh air ... dikendalikan Aquaman kali ya! Hahaha ...!

Ah, bisa panjang rasanya kalau pernyataan “Wan Riza” tadi diteruskan daftar pertanyaannya. Termasuk dengan ungkapan “bukan rumah masyarakat” yang akan dibongkar tadi. Lha, memangnya kalau tinggal di perumahan tidak termasuk masyarakat? Oh, mungkin mereka termasuk golongan JKT48, yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak memilih Anies-Sandi, jadi langsung dimasukkan dalam kelompok “bukan masyarakat”. Cukup gendeng, kan?

Ah, kita tunggu saja lawakan macam apa lagi yang akan disajikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana “akan melakukan pembongkaran” tadi. Kita lihat apakah mereka cukup berani membongkar perumahan Melati Residence, kalau memang izinnya sudah jelas, resmi, dan tidak semudah omongan “Wan Riza” kalau hendak menertibkan (baca: membongkar).

Wan Risa … Wan Riza … bilang saja kalau tidak berani bongkar. Lagipula, kalau ente sampai biarkan rumah-rumah, yang ente sebut masyarakat tadi, tetap di bantaran kali t’rus kena terjang banjir … nanti ente mau sebut komentar apa dan mau salahkan siapa? Pak Jokowi yang salah? Hahaha …! Lawak bener dah! 

Sumber: https://seword.com/politik/wan-riza-luapan-air-sungai-memangnya-bisa-milih-8TX50xbTo4