INFO VIRUS CORONA

WHO Kini Tolak Lockdown, Jokowi Terbukti Benar


PikiranSehat -
Ketika awal bulan Maret 2020 lalu, ada begitu banyak saran, masukan, bahkan ancaman kepada Pemerintah, agar segera melakukan lockdown. Kalau tidak, maka kematian dan penyebaran virus cov*d akan melumpuhkan negeri.

Banyak pakar berkomentar. Relawan dan pengamat juga menyarankan hal yang sama. Begitu juga dengan dokter, perawat atau petugas kesehatan. Namun Presiden Jokowi tak bergeming, menolak lockdown.

Sebagai jalan tengah, Indonesia menetapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam prakteknya, PSBB hanya berlaku untuk kota-kota besar di bulan-bulan pertama. Masyarakat panik, menimbun masker dan barang pokok. Sehingga sempat terjadi kelangkaan.

Banyak toko dan usaha lainnya tutup. Perkantoran juga mengandalkan kerja dari rumah, sesuai anjuran pemerintah. Namun aktifitas warga di kendaraan umum seperti kereta dan bus, jelas tak terkendali. Pembatasan kapasitas penumpang justru menimbulkan masalah baru, antrian panjang dan penumpukan penumpang.

Di bulan ke dua dan ketiga, masyarakat mulai enjoy. Mulai santai keluar rumah dan memburu sepeda. Jalan-jalan keliling kota dengan alasan olahraga, menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari corona.

Pada prakteknya, PSBB tidak berjalan sesuai teori. Pasar tetap buka, pejabat tetap dangdutan, demo jalan terus dan acara kumpul-kumpul yang melanggar protokol kesehatan terus berlangsung.

Tak heran melihat minimnya tingkat kepatuhan warga, yang tetap ke pasar dan tak memakai masker dengan benar, membuat oknum dokter marah-marah dan mengecam pemerintah.

Bahkan meski angka kasus penambahan terus meningkat, pemerintah justru memulai new normal. Pelonggaran PSBB. Bahkan Menteri Pendidikan mulai membuka sekolah tatap muka, tidak lagi online.

Para pengamat menilai pemerintahan Jokowi tidak tegas. Tarik ulur. Gas rem. Tidak memprioritaskan kesehatan. Dan ini dianggap kesalahan. Bahkan Mata Najwa sampai membuat wawancara dengan kursi kosong, mengklaim negara lain sudah mulai longgar, berangsur pulih, tapi negara kita masih tidak ada perubahan.

Para pengamat, Najwa dan orang-orang yang katanya pakar dan pintar itu, sejatinya hanya berteori. Mereka tak pernah melihat lapangan dan kenyataan. Sehingga tidak tahu bahwa di daerah-daerah, corona ini sudah tidak dianggap menakutkan dan bahkan, sudah dianggap hilang. Jadi kalau Najwa berpikir negara lain sudah berangsur pulih, di negara kita, corona dianggap tak pernah ada.

Lihatlah di daerah-daerah dan bukan kota besar, aktifitas berjalan normal. tanpa masker, tanpa protokol kesehatan. Lebaran berlangsung seperti biasa. Jadi kalau sekarang negara lain sedang melonggarkan aktifitas warganya, di negara kita sejak awal selalu longgar. Bahwa kemarin ada razia besar-besaran di beberapa kota, ya itu sebentara saja. tidak setiap hari. Dan setelah itu bubar tak ada lagi pemeriksaan.

Tapi, dalam kondisi seperti ini pun, beberapa pihak masih konsisten menyalah-nyalahkan pemerintah yang tidak melakukan lockdown. Menganggap Jokowi salah langkah, tapi juga masih menuntut untuk melakukan lockdown agar pandemi ini bisa segera berakhir.

Ajaibnya, di tengah kabar angka kasus cov*d terus meningkat menembus rekor-rekor baru, demonstrasi penolakan Omnibus Law berlangsung di banyak kota. Jutaan orang turun ke jalan. Desak-desakan. Tak ada protokol kesehatan.

Bagi saya, ini adalah pembuktian kedua. Sebuah fakta susulan setelah mudik dan pulang kampung. Bahwa pergerakan orang dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, nyatanya tak berdampak apa-apa. Tidak membuat kasus meningkat dan orang mendadak banyak yang mati.

Kalau ada berita lokasi pemakaman jadi penuh, itu karena propaganda pemakaman khusus cov*d. Jadi semua yang positif, atau bergejala, dimakamkan di satu lokasi. Ya jelas saja numpuk dan terlihat banyak. Padahal kalau dibandingkan dengan sebelumnya, angka kematian biasa saja. Sama saja. Tapi kenapa sekarang jadi terlihat banyak? ya karena pemakamannya disatukan.


Lebih dari itu, muncul juga berita WHO sudah tidak menyarankan lockdown dan meminta negara-negara untuk mulai membuka aktifitas warganya. Sikap WHO ini jelas bertolak belakang dari awal bulan Maret lalu. Yang bahkan menyarankan Indonesia untuk segera melakukan karantina. Bahkan beberapa waktu lalu WHO masih menakut-nakuti agar negara tidak terburu-buru membuka lockdown.

Dari kejadian-kejadian ini, mulai dari pertunjukan aksi demonstrasi tanpa protokol kesehatan, tanpa jaga jarak, hingga WHO yang mengevaluasi sikapnya terkait lockdown, semakin menunjukkan bahwa Indonesia sejauh ini sudah berada di jalan yang benar.

Strategi gas rem dari pemerintah terbukti efektif menjaga keseimbangan isu nasional dan global. Tapi sekarang, dengan adanya pernyataan dan evaluasi WHO, semestinya Indonesia bisa lebih jelas dan lugas dalam membuka kembali aktifitas ekonomi warga.

Dimulai dari menghapus rapid tes sebagai syarat perjalanan. Menghapus rapid tes masuk Bali, karena ke daerah lain tanpa rapid tes. Serta membuka kembali aktifitas di Jakarta.

Selain itu, warga sudah beradaptasi sendiri. Kalian kalau jalan ke Surabaya, Semarang, Jogja, dan daerah lainnya, sejatinya warga sudah kembali beraktifitas seperti biasa. Restoran sudah buka, tukang cukur sudah bekerja. Tak ada lagi yang takut karena corona. Bahwa sebagian mereka masih menggunakan masker, jelas bukan karena takut tertular virus, melainkan takut ditilang Polisi.(SEWORD)